JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan dukungannya terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi berbasis syariah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, DR H. Amirsyah Tambunan, M.A., saat menerima audiensi jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, itu membahas persiapan Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung pada 27–29 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Dalam audiensi tersebut, Amirsyah Tambunan menyampaikan bahwa sektor PKL dan UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, jutaan pelaku usaha mikro telah menjadi penggerak utama ekonomi dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"PKL dan UMKM merupakan salah satu fondasi penting perekonomian nasional. Karena itu, pemberdayaan sektor ini harus terus diperkuat agar semakin tangguh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, MUI melalui Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU) mendorong penguatan akses pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendampingan bagi pelaku PKL, UMKM, dan koperasi berbasis syariah. Sekjen MUI juga menyatakan kesediaannya menghadiri Munas VI APKLI-P.
Selain itu, MUI mengajak APKLI-P menjalin kerja sama yang lebih erat melalui nota kesepahaman (MoU) guna mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APKLI-P dr. Ali Mahsun ATMO menyampaikan apresiasi atas dukungan MUI terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing PKL dan UMKM di tengah dinamika ekonomi nasional.
Ali Mahsun juga menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk melahirkan lebih banyak pelaku usaha mikro yang tangguh sebagai bagian dari persiapan menghadapi bonus demografi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus LPEU MUI serta pengurus APKLI-P dari tingkat pusat dan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan harapan menjadi awal kolaborasi yang semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
(Red)
Posting Komentar